Keluarga BesarPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)Komisariat Universitas Lampung
Mengucapkan:
"Selamat Datang Kepada Para Mahasiswa Baru Tahun 2010 Di Kampus Pergerakan, Kampus Tercinta, Universitas Lampung. Selamat Menyandang Gelar Baru "MAHA" - Siswa".
Mari Bergabung, Mari Berproses, Mari Bergerak Untuk Sebuah Perubahan Bersama PMII Komisariat Universitas Lampung.
Informasi Pendaftaran: Aris Ali Ridho 085229657000
Aswaja_Post(Sabtu, 01/05/10). Setelah melalui tahapan-tahapan mulai dari persiapan, pendaftaran, sampai penggalangan dukungan dan verivikasi berkas yang di lakukan oleh Pansus Pemira FKIP 2010, akhirnya tadi siang (01-05) pasangan Eka Setiawan - Harris Thamzil (EKSIS) dinyatakan lolos verivikasi berkas, dan berhak untuk mengikuti ajang pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur FKIP Unila 2010. Dari informasi yang diperoleh, bahwa dari lima pasangan yang mendaftarkan dan mengembalikan berkas, ada satu pasangan balon yang dinyatakan tidak lolos verivikasi.
Eka setiawan yang dikonfirmasi oleh crew Aswaja Post mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT, dan kepada sahabat-sahabat yang dari beberapa minggu yang lalu telah berjuang untuk mendukung pencalonannya. Tapi menurutnya, ini belum apa-apa, perjuangan yang sesungguhnya sebenarnya akan baru di mulai, maka dari itu dia meminta kepada Tim Pendekar (Pendukung Eka Setiawan - Harris Thamzil) untuk tetap solid dan berjuang terus untuk Pemira ini. "Urusan menang atau kalah itu belakangan, yang penting kita bertarung dulu, tapi tetap target kita adalah kemenangan", ujar Eka the candidat.
Selain itu, Ketua Tim Sukses EKSIS, Nopriansyah mengatakan bahwa dirinya dan seluruh Tim yang lain sudah melakukan konsolidasi, dan telah melakukan pemetaan kekuatan lawan politik sekaligus dalam waktu dekat ini akan membentuk Tim Bayangan yang juga di sebut sebagai Pendekar (Pendukung Eka Setiawan - Harris Thamzil) yang berada di setiap program study di masing-masing jurusan dan angkatan, dan media-media kampanye EKSIS mudah-mudahan senin sudah tercetak. Dan agenda terdekat EKSIS adalah, minggu besok ada jadwal dari Pansus Pemira FKIP bahwa akan dilaksanakan Deklarasi Kampanye Damai sekaligus pengundian nomor urut peserta.
Jargon yang dipakai oleh pasangan ini adalah, " Bersama Untuk EKSIS (Eka Setiawan - Harris Thamzil). Bravo EKSIS..!!
Aswaja_Post(Selasa, 27/04/10). PMIIUnila akhirnya bertekad dan bulat untuk mengususung satu paket pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk ikut serta dalam meramaikan pesta demokrasi tahunan alamahasiswa di tingkat Fakultas ini. Sebagai Fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Unila ini, tentunya PMII juga mempunyai banyak kader-kader yang berkualitas, tentunya PMII tidak akan hanya diam dan menjadi penonton di belakang layar.
Pengurus PMII Rayon FKIP Unila setelah berdiskusi panjang dengan pengurus komisariat telah menghasilkan kesepakatan untuk mengususng Eka Setiawan dan Harris Thamziluntuk menduduki posisi Gubernur dan Wakil Gubernur FKIP Unila 2010-2011. Hal ini dilakukan setelah nego-nego yang di lakukan antara pihak HMI maupun LMND tidak menemukan kesepakatan bersama. Menurut Mutakin, ketidaksepakatan antara HMI dan PMII karena dari pihak HMI tidak mau memasang kader PMII untuk posisi Cawagub, HMI hanya menawarkan posisi struktural di BEM dan DPMF. Sedangkan dengan LMND, PMII pinginnya posisi Cagub, karena melihat kuantitas kader dan massa mungkin lebih banyak PMII daripada LMND. sehingga wajar bila PMII menginginkan posisi Cagub, namun pihak LMND tidak sepakat, "jadi apa boleh buat, kita akan ajukan satu paket sendiri, dan kita akan berjuang abis-abisan untuk PEMIRA ini", ujar Mutakin.
Rencananya besok (28-04) pasangan Eka Setiawan dan Harris Thamzil didampingi oleh kader-kader FKIP yang masuk sebagai Tim Sukses dan jajaran pengurus komisariat Universitas Lampung akan menghadap Pansus Pemira FKIP untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran. "Alhamdulillah, semua berkas-berkas dan persyaratan sudah beres, besok (28-04) akan kami serahkan, dan mudah-mudahan lolos verifikasi, dan mohon doa sahabat-sahabat semualah intinya", ujar Eka yang juga kadindat Gubernur FKIP 2010 ini.
Menurut jadwal Pemira FKIP Unila 2010 ini, pengumuman verivikasi berkas oleh Pansus Pemira akan di umumkan pada hari Jumat besok (30-04). Setelah pengumuman sudah keluar, dan apabila lolos, semua kader PMII Unila baik itu yang di Rayon FKIP maupun rayon lain akan ikut serta dan bekerja keras untuk pasangan tersebut. "menang atau kalah, itu urusan nanti, yang penting sekarang kita berjuang dulu, dan kita pingin menunjukan eksistensi PMII di Unila, saya harap Komisariat bisa all out untuk Pemira FKIP 2010 ini, dan harapan semoga saja menang" ujar Erlan sang Ketua TS the candidat. (dho/a-6).
Aswaja_Post(Rabu, 21/04/10). Menjelang pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) Gubernur 2010 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang rencana akan digelar pada pertengahan bulan Mei 2010 ini, nampaknya minggu-minggu ini akan menjadi hari-hari yang melelahkan untuk para kader-kader di PMII Unila, terutama para kader-kader di Rayon FKIP. Keluarga Besar PMII Komisariat Unila khususnya Rayon FKIP Unila berencana akan ikut serta dalam memeriahkan ivent demokrasi tahunan ala mahasiswa di tingkatan Fakultas ini. Hal ini terungkap setelah pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon FKIP yang telah beberapa kali ini mengadakan rapat untuk membahas agenda tersebut.
Dalam rapat lanjutan yang diadakan disekretariatan BTN, Rabu (21-4) menghasilkan keputusan bahwa PMII Unila dalam hal ini diwakili oleh Rayon FKIP bertekad dan bulat untuk ikut serta dalam PEMIRA Gubernur FKIP 2010. Menurut Eka, kader PMII FKIP dan mahasiswa Bhs. Inggris 06, saat ini PMII telah memasuki setengah abad dan tahun emas PMII, dan PMII Unila juga adalah merupakan Komisariat tertua di Lampung atau bahkan mungkin di Indonesia, dimana PMII yang terbentuk pada tahun 1960 dan pada tahun 1962 sudah ada di Unila. Maka sudah selayaknya PMII Unila memberikan kado terindah dan teristimewanya utuk warga pergerakan di sentaro nusantara, terkhusus untuk para pendiri PMII di Unila yang telah berpuluh-puluh tahun mengibarkan kejayaan PMII di Unila pada waktu itu. PMII Unila tidak ingin menjadi penonton yang hanya berdiri dibelakang, kali ini PMII akan menunjukan eksistensinya.
Rencananya PMII akan berkoalisi dengan HMI dengan posisi gubernur untuk HMI dan Wagub untuk PMII. Namun menurut Mutakin, komunikasi antara HMI dan PMII sudah terjalin sejak lama, dan untuk Pemira FKIP ini, tinggal menunggu keputusan dari pihak HMI apakah mereka bersedia memasang kader PMII untuk disandingkan dengan kadernya atau tidak. Kalaupun HMI nanti ternyata tidak bersedia memasang kader PMII, dengan modal tekad, semangat, dan keyakinan yang kuat PMII akan mengajukan satu paket tersendiri dari internal. Saat ini PMII sedang menyiapkan kadernya, dan masih digodok kader-kader yang akan dipersiapkan, kemungkinan besar dua nama yang akan dipilih adalah Eka dan Sahlan.
Selain itu juga, rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk Ketua Tim Sukses pasangan Cagub dan Cawagub FKIP 2010, yang telah menetapkan Erlang. Menurut Erlang, dirinya dan tim-tim yang sudah terbentuk, mulai besok (22-10) ini juga akan bekerja keras, terutama menyiapkan berkas-berkas untuk persyaratan dan dukungan KTM dari mahasiswa FKIP. (dho/a-5).
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unila dan Aktivis PMII
Pada tahun 2010 ini sekitar 226 daerah (kabupaten/kota/provinsi) di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan hajat demokrasi lokal dalam rangka pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung adalah hasil dari tututan reformasi 1998 yang menghendaki iklim kehidupan berdemokrasi, termasuk untuk mengubah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistis menjadi desentralistis yang kemudian melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pilkada langsung. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang akan dikeluarkan untuk Pilkada langsung ini mencapai milyaran, bahkan puluhan milyar rupiah, tidak heran bila tahun ini banyak anggaran daerah membengkak untuk membiayai Pilkada. Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh calon-calon kepala daerah yang juga mengakibatkan kanker alias kantong kering.
Harus kita akui bersama, bawasannya pilkada langsung juga belum tentu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, hal senada juga pernah disampaikan oleh lembaga survey yang melakukan penelitian tentang hal tersebut. Hampir setiap ivent pilkada langsung diadakan di daerah-daerah di Indonesia, selalu banyak dimenangkan oleh calon-calon yang memang secara finansial cukup mumpuni. Siapapun bisa ikut bertarung dan menjadi walikota/bupati dengan bantuan modal finansial yang kuat dan popularitas. Dan yang mebuat kita prihatin adalah ketika yang menang dalam pertarungan pilkada tersebuat ternyata tidak diimbangi oleh kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, yang tidak mempunyai pengalaman di politik maupun pemerintahan, bahkan pendidikannya pun ternyata belum dapat dijadikan untuk jaminan. Kemudian calon-calon yang ternyata sebenarnya lebih mampu dan pantas untuk memimpin, karena minimnya biaya kampanye yang dikeluarkannya, terpaksa harus mengakui kekalahan dan keunggulan lawan politiknya.
Dalam literatur-literatur ilmu politik sudah seringkali dikemukakan oleh para ahli bahwa demokrasi bukanlah merupakan sistem politik dan pemerintahan yang sempurna. Meskipun demikian demokrasi menurut para pakar ilmu politik adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibandingkan sistem-sistem yang lain (monarki, aristokrasi, otokrasi, plutokrasi, gerontokrasi,dll.). Artinya, sistem demokrasi tidak tanpa cacat. Implikasinya, pemerintah negara manapun yang menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya, harus mampu mengantisipasi dan meminimalkan ekses-ekses negatif dari demokrasi. Pilkada langsung di Indonesia merupakan perubahan radikal sebagai anti-tesis terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD semasa Orde Baru yang berbau praktek dagang sapi yang kotor.
Pilkada langsung oleh sebagian orang dianggap dan dihubung-hubungkan dengan demokrasi. Maka tidak salah ketika muncul pertanyaan, tentang siapakah yang sebenarnya diuntungkan dengan adanya pilkada langsung, rakyat, parpol, NGO, atau kelompok-kelompok kepentingan lainnya?. Padahal kita tahu demokrasi itu sendiri mempunyai banyak sisi, yang tidak semuanya bersisi terang seperti terjadinya tirani mayoritas. Kalau mayoritas itu orang baik, mungkin tidak bermasalah. Tapi kalau yang mayoritas itu culas, jahat, atau bodoh, maka yang akan terjadi adalah bencana di berbagai bidang, politik, hukum, ekonomi, budaya, integrasi bangsa, dll.
Kini hampir semua partai besar di Indonesia mengklaim diri sebagai yang paling demokratis. Bahkan pemimpin-pemimpin politik Indonesia hari ini mengatakan bahwa demokrasi telah berjalan sesuai amanat reformasi 1998. Bahkan konon Indonesia telah diakui dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat demokratis, berkat pilpres 2009 yang lalu dengan menghasilkan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya dengan perolehan suara lebih dari 50%. Tidak masalah, mari kita iya-kan bersama, tapi iya kan dalam arti demokrasi telah berjalan dan berhasil hanya dalam tataran prosedural bukan subtansial, bahwa sistem demokrasi yang kita bangun saat ini ternyata masih jauh dari mapan. Bila pilkada langsung adalah merupakan salah satu bentuk demokrasi, sedangkan konsepsi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat, sudah barang tentu pemimpin yang dipilih oleh rakyat harus berbuat untuk rakyat. Tapi pada pelaksanaannya belum tentu, bahkan cenderung ada kepala daerah yang sama sekali tidak mau tahu tentang kondisi rakyatnya dibawah.
Kemiskinan, pengangguran, bencana alam, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, merajalelanya korupsi, dll adalah masalah-masalah yang tidak pernah tidak ada di daerah-daerah di Indonesia yang juga terus berjalan seiring berjalannya demokrasi. Jika demokrasi dipahami sebagai alat untuk menesejahteraannya rakyat, maka demokrasi harus diperjuangkan dan diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat yang sudah mendesak. Bagaimana mungkin suatu negara bisa berdemokrasi bila rakyatnya tidak sejahtera. Bahkan kini terlihat gejala bahwa konsentrasi kekuasaan, modal, dan prestise, hanya pada sekelompok elite.
Sejenak kita bermatematika, bila biaya kampanye seorang walikota/bupati minimal Rp25 Milyar, sementara itu gajinya hanya sikitar Rp 50 juta per-bulan, kalau kita kalikan setahun hanya Rp. 600 juta, kemudian kalau kita kalikan 5 tahun, maka akan ketemu angka Rp. 3 Milyar. Maka Rp. 25 Milyar (dana kampanye) dikurangi Rp. 3 Milyar (gaji bupati/walikota satu periode) maka ketemu Minus (-) Rp. 23 Milyar. Lantas kemana para walikota/bupati akan mencari tombokan? ataukah sang walikota/bupati itu ikhlas untuk berbuat demi rakyat yang kemudian tidak memikirkan kembali dana sewaktu kampayenya. Wallahu’alam.
Tapi bila seperti itu tidak menutup kemungkinan bahwa biaya politik yang tinggi membuat pemimpin terpilih lebih sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan kembali dana yang dihabiskan saat kampanye. Masih ingatkah kita, diberita tahun yang lalu, tentang seorang calon Bupati dari Ponorogo yang kalah kemudian masuk RSJ karena gila akibat terjerat utang Rp 10 miliar untuk bertarung dalam pilkada?. Itulah seorang yang gila jabatan yang kemudian berubah menjadi gila beneran.
Selain itu konsekuensi yang harus kita terima dampaknya (disadari/tidak disadari) dari penyelenggaraan pilkada langsung yang mahal ini juga telah berakibat pada apatisnya masyarakat terhadap segala bentuk dan jenis politik, termasuk pilkada. Bila hal ini terjadi terus menerus maka imbasnya adalah kepada demokrasi kita yang akan semakin tidak berkualitas. Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) merupakan suatu proses pembelajaran politik bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Disinilah proses demokrasi suatu bangsa akan berjalan. Maka dari itu penting kiranya, KPU, dan lembaga-lembaga yang terkait, khususnya parpol untuk memainkan perannya sebagai lembaga pendidikan politik, karena selama ini parpol lebih asyik dan sibuk mengurusi kepentingan politik jangka pendek dan kampanye dengan obral janji-janji palsu.
Apatisnya masyarakat terhadap pilkada juga dapat dilihat pada tingkat golput. Fenomena golput bukan tidak beralasan, ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya golput. Pertama golput teknis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih, berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara. Namun, alasan teknis sekalipun sudah cukup menunjukkan bahwa masyarakat menganggap proses pemilihan tersebut bukanlah hal yang penting bagi mereka. Andaikata hal itu dinilai penting apalagi bisa memberikan harapan untuk perbaikan, tentu masyarakat akan berduyun-duyun menuju TPS. Kedua alasan politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Ketiga, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi pada pilkada karena menganggap bahwa perubahan menuju perbaikan hanya mungkin dilakukan dengan mengubah idiologi yang saat ini dengan idiologi yang di yakini sebagai landasannya.
Jangan sampai pilkada menjadi sebuah problem menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yang memang sedang dalam masa transisi. Walikota/bupati yang terpilih kelak harus lebih mengutamakan program-program yang memang menjadi sangat mendasar bagi rakyat. Rakyat hanya membutuhkan waktu lima menit untuk mencblos di TPS untuk memilih politisi pilihannya untuk masa kerja lima tahun. Setelah itu mungkin rakyat tidak bisa lagi berharap banyak kepada penguasa ketika politisi-politisi pilihannya sudah mengenakan baju kekuasaannya, kecuali hasil kongkritnya, yaitu kesejahteraan. The End..
Oleh : Eko Budi Santoso Mahasiswa FKIP PKn UNILA Angkatan 2009, dan Aktivis PMII ( pergerakan mahasiswa islam indonesia)
Reformasi, sejengkal kata yang membuat suatu struktur sebuah organisasi atau sebuah institusi atau lainya berubah dalam bentuklainnya , hubung...annya dengan pendidikan di Indonesia ? Indonesia sebagai Negara yang mempunyai banyak penduduk merupakan Negara yang mungkin sedang bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan, namun di setiap sendi kehidupan itu siapakah yang paling berperan dan memegang peranan penting tersebut untuk masa kini, dan yang akan dating? Orang-orang tua kah ? atau kuli-kuli dipasar kah ? atau preman – preman kah? Tidak !! generasi muda lah yang paling berperan dalam menyokong sendi-sendi kehidupan tersebut. di dalam mansyarakat pemuda atau generasi muda merupakan komponen masyarakat yang rentan akan kekerasan, doktrin-doktrin yang menyesatkan , serta berbagai macam hal yang buruk lainya. Dari semua dampak negative tersebut ,pemerintah kita telah mengantisipasinya dengan menyediakan sarana pendidikan serta sarana pembinaan diri baik itu disekolah-sekolah formal atau pun non formal , namun menengok kembali sekolah – sekolahan yang ada di negri kita tercinta ini masih banyak sekolahan yang tidak layak pakai bahkan ada yang bocor atapnya dan bahkan ada yang ambruk !! layakah hal tersebut untuk para generasi penerus bangsa ini !!! sekali lagi layakah !!!! saya ulangi lagi bahwa di manapun didunia ini yang paling berperan pengaruh nya dalam sendi kehidupan di masyarakat adalah generasi muda. Bukan orang-orang tua yang buncit perutnya karna korupsi ataupun preman-preman yang suka sikut-sikutan dan kuli – kuli yang berkerja kalau di perintah dan mengharapkan upah. Kalau tatanan sendi kedipan bangsa kita seperti ini akankah generasi muda kita juga palah akan meneruskan jejak pendahulunya ? yang buncit perutnya, yang sikut-sikutan atau yang tidak mau bergerak sendiri.
Pendidikan adalah proses pembentukan murid atau anak didik yang di negri kita di sebut generasii muda menuju masa adolsen atau terdidik yaitu kebaikan serta ilmu pengetahuannya, pendidikan dapat di berikan secara langsung dan tidak langsung . contoh buruk yang ada pada tokoh-tokoh bangsa negri ini , serta sendi kehidupan lainya yang berdampak negative dapat secara tidak sengaja mereka contoh dan kemudian di tiru serta diterapakan dalam kehidupan mereka. Sementara yang di atas panggung negri kita ini palah asyik gonto-gontoan merebutkan kursi kepemimpinan dan saling menjatuhkan tanpa memikirkan kita generesi muda sehingga mereka mungkin berpikir akan hidup selamanya sehingga yang ada dipikiran mereka hanya harta dan dan kekuasaan hidup enak pensiun santai masa bodo sama yang kecil , berapa dana yang di keluarkan untuk kampanye?? Berapa biaya yang di keluarkan untuk menyogok?? Berapa rupiah yang menjadi haram di negri kita ? mungkin dana pendidikan di tingkatkan tapi jelaskah aplikasinya?? Masih banyak anak-anak miskin yang tidak dapat mengenyam pendidikan bahkan untuk makan saja sangat susah.. akankah bangsa kita terus dididik terus menerus seperti ini belum selesai disitu banyak pula orang – orang terkeni doktrin yang tidak penting merysak bangsa aksi terror dan lain sebagainya , sebenernya berpikir atau tidak mereka? Ini bukan soal apa dan kenapa ! tapi, ini soal Indonesia yang terus dididik akan kebrobokan mental dan pemikiran yang salah yang mengacaukan setiap sendi kehidupan kita, kita dikacaukan oleh diri kita yang munafik, ingin selalu menang sendiri dan fanatisme terhadap sesuatu.
Sekalilagi wahai bangsa yang belum tergugah bangun!!!! pikirkan bangsa ini yng sakit . anak-anak bangsa perlu pendidikan yang tidak menjerumuskan tolong beri contoh yang baik dan tegakan perdamaian , reformasi pendidikan bangsa ini dengan menjadi contoh yang baik untuk generasi muda kita . sehingga bangsa ini pula akan menjadi pulih dan kembali sejahtera. Tangan terkepal dan maju ke muka!!
Aswaja_Post(Rabu, 24/03/10). Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) akan segera hadir di kampus hijau Universitas Lampung dalam waktu dekat ini. Dalam rapat konsolidasi awal yang dilakukan pada selasa (23/03) disepakati awal April atau sekitar tanggal 4 April KMNU akan segera mengadakan Musyawarah Besar (MUBES I) pertamanya di kantor PWNU Lampung. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan, mulai dari AD/ART, Tatib sidang, dll.
Kemudian dalam waktu dekat-dekat ini setelah acara Muktamar NU di Makassar selesai dan para pengurus atau tokoh-tokoh NU Lampung pulang, mereka akan menemui beberapa tokoh untuk menyampaikan maksud dan keinginannya sekaligus meminta doa restunya, diantaranya tokoh tersebut adalah KH. Khoiruddin Tahmid, Drs. Munzir dan dosen-dosen di lingkungan Unila yang juga merupakan tokoh Nu seperti Maulana Mukhlis, dan DR. Aum Karomani.
KMNU yang juga digagas para aktivis PMII Unila ini dibentuk sebagai langkah untuk memperkuat kekuatan dan menghimpun Mahasiswa NU di lingkungan Unila. Selama ini mahasiswa-mahasiswa yang memiliki basic atu kultur NU cenderung kurang mengetahui keberadaan PMII yang juga notabene memiliki hubungan dengan kultur NU, namun nantinya KMNU Unila juga akan terbuka bagi siapapun bahkan mahasiswa diluar PMII pun, yang penting adalah mahasiswa yang rindu akan kultur NU.
Mereka yakin, bawasannya di Unila sebenarnya banyak sekali mahasiswa yang mempunyai basic atau kultur NU, apalagi 75% mahasiswa Unila adalah bersal dari kampung yang memang mayoritas adalah basic NU. Mudah-mudahan dengan dibentuknya KMNU Unila yang juga ada 'embel-embel' NU-nya dapat menjadi wadah beraktualisasi mahasiswa NU dan senantiasa bisa menjaga serta mengembangkan nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jamaah ala Nu di Unila.
Aswaja_Post(Jumat, 19/03/10). Agenda PKD Se-Sumbagsel dan Peringatan Setengah abad PMII yang rencana akan diadakan oleh jajaran pengurus PMII Komisariat Unila pada tanggal 15-18 April 2009 di Asrama Haji (Islamic Centre) Bandar Lampung dipastikan bakal diundur. Hal ini diungkapkan panitia pelaksana kegiatan Chandra Virmansyah pada sela-sela acara seusai Yasinan dan Tahilan rutin malam jumat di sekretariat PMII Unila. Menurut Mutakin, diundurnya agenda PKD dan Peringatan Setengah abad PMII bukanlah tanpa sebab, hal ini dikarenakan agenda tersebut bertabrakan dengan agenda dari PKC yang rencana juga bakal menggelar hajat Pelantikan, Harlah, dan PKL Nasional. PMII Unila berusaha menghormati dan Mengsinkronkan program-program kerja PMII dengan struktur diatasnya, termasuk dengan Cabang atau PKC, bagaimana pun Komisariat Unila itu berada dibawah naungan Cabang Bandar Lampung dan dibawah Koordinasi PKC Lampung.
Rencana agenda PKD Se-Sumbagsel akan diundur pada pertengahan bulan Mei, sambil menyiapkan dan mematangkan Kepanitian. Menurut Mutakin, padahal proposal sudah disebar kemana-mana, namun memang mungkin karena tidak ada komunikasi yang jelas jadi seperti ini, padahal Unila merencanakannya sudah cukup lama ingin mengadakan PKD se-Sumbagsel tersebut, bahkan sejak sahabat Yudistama Perdana masih menjabat sebagai ketua Komisariat.
Aswaja_Post(Minggu,14/o3/10). Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Lampung pada hari rabu kemarin mengirim kadernya untuk mengikuti Pelatihan Kader Penggerak Dakwah Nasional Berbasis Kampus Umum yang di adakan oleh PB PMII pada tanggal 11-13 Maret 2010 kemarin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara yang mengambil tema "Sinergitas Gerakan Dakwah PMII Dalam Mempertahankan Islam Indonesia Yang Berahlussunah Waljama'ah Ala NU" itu dihadiri oleh kader-kader PMII se-Indonesia yang berasal dari kampus-kampus umum, terutama adalah kampus-kampus umum negeri, seperti Unila (Lampung), UGM (Sleman), UI (Depok), ITS (Surabaya), Unair (Surabaya), UNY (Sleman), Unsyiah (Aceh), Untirta (Serang), UNS (Solo), dan beberapa kampus-kampus umum yang bersal dari cabang Padang, Padang Pariaman, Jakarta, Purwokerto, Semarang, Mataram, Palangkaraya, Lumajang, dan beberapa daerah lainnya.
Sementara Unila mengirim dua orang kadernya, yaitu Ketua Komisariat Mutakin, dan Ketua I Bidang Internal Aris Ali Ridho. Mutakin yang dikonfirmasi oleh Aswaja Post setelah sampai di Lampung mengungkapkan, bawasannya sangat mengapresiasi acara yang di adakan oleh PB PMII Bidang Agama, budaya, dan jaringan pesantren tersebut, menurutnya acara tersebut adalah wujud perhatian PB PMII terhadap keberadaan PMII di Kampus-kampus umum yang memang selama ini masih cukup lemah, meskipun dirinya dan peserta yang lain merasa sedikit kecewa dengan panitia karena banyak materi-materi penting dan tidak terisi.
Dari pertemuan tersebut tidak banyak menghasilkan kesepakan kongkrit dan srtategi-strategi yang akan di lakukan oleh kader-kader PMII di kampus-kampus umum. Karena pada dasarnya, setiap kampus memiliki kultur dan kondisi yang berbeda-beda di masing-masing kampus, namun memang ada beberapa yang menjadi benang merah atau sebuah masalah yang sama dan menjadi problem serius yang ada dikampus-kampus umum selama ini.
Selanjutnya para peserta dan juga pengurus PB PMII sangat mengharapkan, para kader di Kampus-kampus umum untuk dapat terus melakukan kaderisasi secara rutin dan melakukan flow up pasca melakukan kaderisasi formal seperti Mapaba, PKD, dan PKL agar para kader yang sudah mengikuti proses kaderisasi tidak kabur dan mau aktif di PMII. Disisi lain, menurut hasil penelusuran dan analisis dari crew Aswaja Post, khususnya cabang Bandar Lampung, perhatian cabang kepada Komisariat-komisariat seperti tidak ada, Unila selama ini berjuang sendiri untuk berusaha membesarkan PMII di Unila bahkan bertekad mengembalikan kejayaan dan masa emas PMII yang pernah berjaya di Unila pada masa lalu, tekad untuk mewujudkan Unila menjadi kampu pergerakan tentu bukan lah hal yang mudah, dan tidak akan terwujud dalam sekejap. Semangat dan militan para kader-kader PMII Unila lah yang membuat optimis para kader untuk terus bergerak, meskipun hanya sekitar puluhan kader saja dari seluruh jumlah kader yang mempunyai semangat dan militan serta akif di PMII, dan itulah mungkin yang belum dan tidak dimiliki oleh kader-kader di Komisariat-komisariat lain di lingkungan cabang Bandar Lampung. Selamat bergerak PMII Unila....
SERUAN “MIMPI” RESOLUSI HARI KEADILAN SOSIAL SEDUNIA
Oleh : Aris Ali Ridho
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan & Aktivis PMII Unila.
Pada November 2007 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan resolusi yang menetapkan hari Internasional baru, yaitu Hari Keadilan Sosial Sedunia, yang jatuh pada tanggal 20 Febuari. Ya, memang harus diakui hari penting Internasional ini banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahuinya. Resolusi itu menyerukan semua negara di dunia untuk menjalankan sistem perekonomiannya berdasarkan keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab bersama. Lantas kita mungkin bertanya, sistem perekonomian berdasarkan keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab bersama yang seperti apa lagi?. Bila kita melihat realitas perekonomian global saat ini, pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Masih relevankah seruan resolusi Hari Keadilan Sosial Se-dunia tersebut?’. Sulit memang seruan resolusi itu, apa lagi melihat sistem perekonomian dunia yang saat ini, sepertinya jauh dari harapan, dan sangat mustahil, kecuali memang ada keinginan serius untuk menghancurkan sistem yang saat ini berlaku.
Perekonomian dunia secara global saat ini adalah sebuah tatanan ekonomi neoliberal yang disangga oleh lembaga-lembaga transnasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Bank Dunia (Word Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), dan bank-bank regional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB). Lembaga-lembaga ini memiliki akses yang luas untuk berhubungan langsung dengan perekonomian negara-negara di dunia sehingga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi di negara-negara yang dituju.
Krisis finansial global yang terjadi tahun lalu, hendaknya dijadikan bahan pembelajaran dan evaluasi, serta harus menjadi titik tolak untuk merombak tatanan ekonomi global. Fakta telah berbicara bahwa perekonomian dunia mulai mengalami disekuilibrium yang sangat tinggi. Bermula dari krisis di Amerika yang menyebar hingga keseluruh dunia. Banyak negara yang terikat dengan sistem ekonomi Amerika yang sekarang menjadi pusat perhatian negara-negara lain, sehingga negara-negara pengikut yang tidak mampu menciptakan perekonomian di negara sendiri, maka mereka akan kewalahan menghadapi globalisasi ekonomi. Terbukti seperti negara-negara dunia ketiga yang memicu sistem ekonomi dari Amerika, sekarang mangalami banyak permasalahan ekonomi yang hanya berhenti ketika perekonomian Amerika kembali stabil
.
Sistem perekonomian dunia memang sudah diarahkan kepada sistem ekonomi neoliberal yang dibalut indah dengan globalisasi. Jadi memang tidak semudah itu untuk merombak tatanan ekonomi global saat ini. Mengutip pernyataan dari mantan presiden Soeharto, “Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita masuk proses globalisasi”. Diawal tahun 2010, tepat memasuki detik pertama tahun 2010, kesepakatan ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) resmi berlaku. ACFTA adalah sebuah produk kesepakatan untuk pasar bebas ditingkatan regional ASEAN yang ditambah China. Pada prinsipnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, selain berarti menghilangkan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam sektor ekonomi, kemudian menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan). Liberalisasi ini sekaligus akan merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan mengalirnya investasi.
Dalam ACFTA, negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan China, bebas untuk melakukan ekspor-impor ke Negara-negara tersebut dengan sedikit hambatan, bahkan dengan kouta dan bea tarif sampai dengan 0 %. Hal ini mengakibatkan membajirnya produk-produk luar yang bersaing dengan produk dalam negeri, terlebih di Indonesia yang secara produk kalah kualitas dan harga dengan negara-negara lain, khususnya dengan China. Sehingga konsumen dalam negeri lebih memilih kepada barang-barang impor, karena memang produk impor harganya cukup terjangkau ditengah sulitnya perekonomian masyarakat. Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah bersikap pragmatis, yakni dengan banting setir dari produsen produk lokal menjadi importir produk China atau setidaknya pedagang produk impor China. Bila hal tersebut dibiarkan berlanjut oleh pemerintah tanpa ada usaha serius untuk mengatasi hal tersebut, suatu saat industri dalam negeri pun akan ikut gulung tikar dan akhirnya disusul juga oleh matinya sistem perekonomian domestik. Gejala inilah yang mulai tampak sejak awal tahun 2010 ini.
Saat ini Indonesia menghadapi situasi yang sangat berat dengan perdagangan bebas ini, apalagi dengan adanya program percepatan impor atau early harvestprogram sehingga berbagai produk pertanian murah dari China seperti jeruk, apel, membanjiri Indonesia. Di masa mendatang, perjanjian perdagangan bebas ini bukan hanya dengan China, yang juga sudah ditandatangani adalah dengan India, Korea, Jepang, Australia dan New Zealand.
Lantas bila begitu, sistem perekonomian dunia dengan sistem ekonomi neoliberal dengan penyangga-penyangganya yang saat ini berkembang, telah menciptakan tata dunia yang tidak adil, keuntungan-keuntungan akan diserap oleh negara-negara maju, sementara hal itu memunculkan ketidakadilan kompetisi dalam pasar bebas, dan terjadi pembunuhan masal dalam bentuk yang canggih terhadap penduduk dari negara-negara miskin.
Dengan begitu, kuatnya negara-negara maju dan juga badan-badan dunia seprti WTO, IMF, dan Bank Dunia membuat tatanan ekonomi global yang menguntungkan dua kelompok besar saja, yaitu perusahan-perusahaan transnasional dan negara-negara maju. Sebaliknya, resiko buruk dialami oleh negara-negara berkembang dan miskin, seperti Indonesia. Ketidakadilan kompetisi itu hanya membuat negara berkembang menjadi pecundang. Negara berkembang memiliki kapasitas ekonomi domestik yang rendah (terutama teknologi) dan insfrastruktur sosial, akibat kolonialisme pertama yang dilakukan Negara-negara maju.
Panjangnya barisan kemiskinan, meningkatnya pengangguran, semakin beratnya beban hutang luar negeri yang harus ditanggung, masifikasi, undimendionalisasi, degradasi kualitas lingkungan hidup secara terus menerus, proses dehumanisasi tersamar yang nyaris tak terkontrol, dan lain-lain, adalah sebuah masalah klasik yang banyak terjadi di negara-negara berkembang. Kemiskinan tak semata-mata soal kebudayaan, tapi juga meliputi kegagalan institusionalisasi politik dan pembangunan struktur ekonomi. Bila pembangunan hanya diarahkan pada tingginya pertumbuhan—dengan mengesampingkan faktor penting pemerataan, maka menjadi kemestian sejarah bila kesenjangan menjadi ciri yang menyertai formasi sosial. Dalam jangka panjang berakibat pada pembusukan dan diintegrasi sosial yang parah.
Di Indonesia sendiri, keadilan sosial jelas-jelas termaktup dalam rumusan Pancasila sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yaitu keadilan sosial harus didasarkan atas persamaan hak seluruh rakyat sehingga pembatasan atas hak dan diskriminasi atas nama agama, ras, etnik, dan gender akan mengakibatkan persoalan besar, yang perlu diatasi demi menciptakan keadilan sosial yang hakiki. Berpijak pada catatan perjalanan sejarah bangsa ini dalam melaksanakan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara eksplisit terlihat bahwa penegakan keadilan sosial di Indonesia belum memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Bahkan, cenderung selalu terpinggirkan atau hanya menjadi salah satu bagian dari suatu program pembangunan. Tegasnya, masalah penegakan keadilan sosial tampak belum pernah menjadi password bagi program-program pembangunan lainnya. Padahal, tegaknya keadilan sosial akan menjadi pertanda terwujudnya kesejahteraan sosial. Terwujudnya kesejahteraan sosial berarti pula menjadi pertanda terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi. Pepatah Timur mengatakan, “tak ada negara tanpa penguasa, taka ada penguasa tanpa uang, tak ada uang tanpa kesejahteraan, dan tak ada kesejahteraan tanpa keadilan”.
Ketidakadilan ekonomi saat ini memang merupakan problem umiversal yang dihadapi oleh semua sistem kontemporer. Dalam hampir semua bagian dunia, dan dalam seluruh wilayah sejarah, sistem-sistem ekonomi yang dilandaskan pada ketamakan telah mengalami kebuntuan dalam melahirkan keadilan. Sistem-sistem semacam itu biasanya berakar pada ekstrem-ekstrem ideologis yang kurang berhasil mengantarkan kondisiekonomi yang lebih baik bagi seluruhpartisipan. Pada skala global, banyak orang menolak Kapitalisme tanpa regulasi dan Sosialisme ekstrem, serta Neoliberalisme yang telah berjasa melahirkan kemiskinan dan pemiskinan struktural dalam jumlah masif. Bila seandainya diharuskan memilih di antara keduanya, tentu tidak ada satupun yang layak untuk dipilih, karena yang terbaik adalah, keadilan sosial dan kebebasan harus diselenggarakan seiring dan sejalan. Dalam kaitan itulah, jika seandainya keadilan hendak ditegakkan di bumi Indonesia hendaklah hal itu dilakukan dengan tidak mengorbankan nilai-nilai kebebasan. Demikian pula sebaliknya, bila nilai-nilai kebebasan hendak diusung ke permukaan hendaklah pengusungan tersebut dilakukan dengan tetap menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas perhatian yang perlu diselesaikan. The End…
AKTIVIS UKM-U TOLAK PENUTUPAN JALAN KAMPUS DENGAN PORTAL
Diterbitkannya surat bernomor 370/H26/II/RT/2010 perihal pemberitahuan penutupan jalan kampus dengan alasan keamanan menuai penolakan dari aktivis Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas(UKM-U).Penutupan portal di Unila, diindikasi dapat menghambat aktivitas UKM-U. Demikian kesimpulan dari diskusi yang digelar Forum Komunikasi (Forkom) UKM-U sekaligus dalam rangka agenda rutin yasinan UKM-U di Sekretariat BEM-U, Kamis malam (28/1). Dalam surat tertanggal 21 Januari 2010 itu disebutkan, pada hari kerja portal dibuka dari pukul 06.00 dan ditutup pukul 22.00. Sementara pada hari libur portal akan ditutup selama 24 jam. Namun apabila ada dosen, karyawan, dan mahasiswa yang akan mengadakan kegiatan/lembur harus melapor ke satpam yang bertugas. Komandan Satpam, Safe’I mengatakan penutupan portal pada pukul 10 malam dilakukan atas pertimbangan berhentinya aktivitas perkuliahan. Namun jika ada mahasiswa yang berkepentingan untuk pendidikan atau kegiatan kampus seperti UKM pihak Satpam akan memberikan izin dengan syarat harus melaporkan kegiatan dan menunjukkan KTM ( Kartu Tanda Mahasiswa). Menanggapi hal tersebut, Koordinator Forkom Unila, Andry Kurniawan menilai pemberlakuan penutupan jalan kampus dengan alasan keamanan akan menghambat aktivitas UKM. Terlebih pada hari libur yang akan ditutup total. Kegiatan UKM tidak hanya dilakukan pada siang hari namun hingga malam. Menurutnya sangat tidak mungkin UKM harus melaporkan kegiatannya pada satpam setiap hari bahkan perjam untuk melakukan aktivitas di UKM. Begitu juga dengan hari libur, UKM tetap melakukan aktivitasnya. “Kalau siang hari kita kan kita fokus kuliah, nah waktu malam inilah kita bisa beraktivitas,” tutur Andry. Pernyataan Andry diamini oleh sekitar 30-an anggota Forkom yang hadir pada diskusi tersebut, diantaranya perwakilan Mapala, UKM-BS, Rakanila, KSR, Teknokra, Menwa, Pramuka, Kopma, BEM-U dan DPM-U. Didi Arsandi, perwakilan UKM-BS menilai alasan keamanan yang dimaksud satpam harus jelas. Tidak kemudian malah menghambat aktivitas UKM yang notabennya beraktivitas juga pada malam hari. “Kalau masalah keamanan motor, itu sudah menjadi tanggung jawab anggota UKM sendiri. Toh satpam juga tidak mau bertanggung jawab kalau ada kehilangan di UKM,” tuturnya. Sementara itu, Presiden BEM-U, Antomi Saregar menilai penutupan portal dengan alasan apapun tidak dapat diterima apabila menghambat kreativitas UKM.* [Supendi] [Lap
Sahabat-sahabat PMII Unila (Senin/08-10) sedang beraksi di Bundaran Gajah Bandar Lampung dalam acara Mimbar bebasuntuk memperingati 40 Hari wafatnya KH.Abdurrahman Wahid (GUS DUR).
Tidak bisa kita pungkiri yang banyak diminati oleh para pemuda, terutama yang baru saja melepaskan masa sekolah SLTA adalah masuk perguruan tinggi negeri. Dari beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia kebanyakan merupakan perguruan tinggi negeri umum, dan itu merupakan yang paling banyak diminati oleh para pemuda / mahasisiwa. Belum ketika kita berbicara perguruan tinggi swasta lebih banyak lagi adalah kampus umum dan itu adalah lebih dominan dipilih oleh mahasiswa. Ma`af bukan berarti merendahkan atau mengajak mahasiswa untuk lebih memilih perguruan tinggi umum atau meninggalkan perguruan tinggi keagamaan. Ini hanya sebagai catetan bagi kita betapa pentingnya kita membaca arah gerakan kita dan menentukan paradigma gerakan untuk perkembangan kader.Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diharapkan dapat memperkuat keberadaannya di kampus-kampus umum. Selama ini kaderisasi PMII di kampus umum sangat lemah, sehingga keberadaan organisasasi kemahasiswaan berbasis Nahdlatul Ulama (NU) ini kurang marketable.Menurut saya, pengembangan PMII di kampus umum terasa berat. Banyak hambatan dalam kaderisasi organisasi berbasis mahasiswa NU ini ke kalangan mahasiswa kampus umum. Walaupun PMII Brojonegoro dulunya merupakan perintis PMII di lampung dan pernah jaya pada beberapa priode kepengurusan.“Pengembangan PMII di Unila sangat sulit. Di tengah padat dan ketatnya perkuliahan di Unila, kami harus kreatif dan inovatif untuk membuat PMII diterima mahasiswa. Selain itu PMII harus mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan mahasiswa-mahasiswa pada zaman sekarang. Banyak kendala yang dihadapi itulah membuat PMII di Brojonegoro Unila sering mengalami pasang surut. PMII masuk ke Brojonegoro Unila pada tahun 1960-an. Namun selama kurun 1960-an hingga 2007, PMII sering mengalami masa-masa vakum akibat keterputusan kaderisasi. Bahkan pada tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2006 PMII sempat tidak ada sama sekali warganya yang ada di komisariat Brojonegoro Unila, namun pada akhir tahun 2006 PMII bangkit kembali, yang berawal dari mengkader seseorang yang cerdas, intelektual, professional, militant dan bertanggung jawab yaitu sahabat Faridh Almuhayat Uhib, tidak lama setelah ia menjadi kader dan memimpin komosariat Brojonegoro ini, terlihat perubahan dan bangkitnya kembali PMII di Universitas Lampung. ia telah membentuk kader-kader militant, ketika di tanya pada suatu acara ia mengatakan “saya pada saat ini masih membentuk kader-kader yang saya siapkan untuk masa depan setelah saya meninggalkan kampus Universitas Lampung saya masih memiliki kader yang setia dan siap untuk mengembang PMII di Unila”.Ketika kita berbicara kelemahan seperti diatas, saya fakir itu jangan membuat kita untuk melemah atau putus semangat untuk berjuang bersama karena kelemahan dan pengalaman yang sudah dapat kita jadikan bahan pembelajaran. Saya berharap dari sahabat-sahabat Brojo, pengurus cabang Bandar Lampung, coordinator cabang dan PB dapat mengembangkan konsep kaderisasi yang dibutuhkan diBrojonegoro dan kampus umum lainnya.Langkah kita saya fikir tidak terlepas dari apa yang dibutuhkan mahasiswa dan dibutuhkan PMII saat ini. Mahasiswa membutuhkan kajian ilmu yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya sedangkan PMII membutuhkan kader-kader intelektual yang tangguh dari lintas disiplin. Selama ini spesialisasi kader PMII didominasi ilmu agama. Ke depan PMII harus memperkaya diri dengan kader dari ilmu-ilmu umum melalui peningkatkan kaderisasi. Semangat!!!
*) Oleh: MUTAKINSaat ini menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Brojonegoro Universitas Lampung masa ibadah 2009/2010.
ASWAJA_POST(Sabtu, 23/01/10). Jajaran pengurus komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Brojonegoro Universitas Lampung berencana menggelar Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII Se-Sumbangsel. Hal tersebut disampaikan oleh pengurus komisariat PMII Brojonegoro yang diwakili oleh ketua komisariat PMII Brojonegoro, Mutakin dihadapan jamaah yasinan malam jumat PMII Brojonegoro, seusai memimpin tahlilan/yasinan rutin malam jumat disekretariatan di Perum Griya Gedong Meneng Indah (GGMI / BTN) Blok C.5, NO. 23, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung Kamis (21-1).
Hal ini disambut positif oleh seluruh jamaah yasinan yang juga merupakan anggota dan kader PMII Brojonegoro. Menurut Aris Ali Ridho yang juga menjabat sebagai Ketua I Bidang Internal, PKD memang sudah masuk dalam program kerja pengurus komisariat PMII Brojonegoro periode 2009-2010. PKD merupakan fase penanaman nilai-nilai dan pembentukan militansi anggota untuk menjadi kader PMII. Dengan mengikuti PKD, secara formal seorang anggota telah sah untuk menjadi kader PMII. PKD merupakan fase kedua dalam pengkaderan formal PMII yang diselenggarakan oleh pengurus komisariat. Selain itu, selama ini pengurus komisariat atau cabang PMII Bandar Lampung jarang mengadakan kaderisasi tingkat PKD, para anggota PMII dilingkungan cabang Bandar Lampung harus mengikuti PKD keluar cabang Bandar Lampung seperti cabang Lampung Utara dan cabang Metro, bahkan ada yang mengikuti sampai keluar Lampung.
Rencananya PKD akan diselenggarakan pertengahan bulan April 2010 ini sekaligus memperingati setengah abad PMII atau Harlah yang ke-50 tahun. Pandangan tempat pelaksanaan sementara akan di lokasikan di Islamic Center Bandar Lampung. Saat ini jajaran pengurus komisariat sedang berusaha menyusun konsep acara dan proposal kegiatan. Angga Andala selaku sekretaris komisariat akan berusaha semaksimal untuk menyelesaikan pembuatan proposal itu secepat mungkin, dan mudah-mudahan akhir Januari ini proposal sudah jadi.
Maka dari itu, jajaran pengurus komisariat PMII Brojonegoro menghimbau dan memohon doa serta kerjasamanya kepada seluruh pihak, termasuk seluruh anggota, kader dan pengurus PMII Brojonegoro, pengurus cabang PMII Bandar lampung, pengurus PKC Lampung, serta seluruh alumni PMII Bandar Lampung untuk turut serta mensukseskan acara tersebut. Karena menurutnya, acara tersebut tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak didukung oleh pihak-pihak yang telah disebutkan tadi. Apalagi mengingat SDM dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut dipastikan memakan dalam jumlah yang cukup besar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP: Aris 085229657000 / 085643677000. Lest Go PMII Brojonegoro…..!!!!!
Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Lampung
